Pengertian
Pelayanan Pensiun merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan bagian kepegawaian bagi Pegawai yang akan purna tugas/ pensiun di lingkup Dinas Kesehatan Meliputi Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pensiun BUP, Pensiun APS, Pensiun tidak cakap jasmani dan rohani (UZUR), Pensiun Janda/Duda, Pensiun Tewas/Anumerta,
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Undang-undang terbaru yang menjadi landasan utama dalam mengatur ASN, termasuk PNS.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 (jo. PP Nomor 17 Tahun 2020) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mengatur secara rinci manajemen PNS, termasuk pemberhentian.
• Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020: Memberikan petunjuk teknis lebih spesifik mengenai prosedur pemberhentian PNS.
I. LAYANAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)
A. Persyaratan
1. Foto copy sah Keputusan pengangkatan pertama Calon CPNS/PNS
2. Foto copy sah Keputusan dalam Pangkat Terakhir
3. Surat Keterangan tidak sedang dalam prosespemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
4. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena di duga melakukan tindak pidana kejahatan.
5. Surat Keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan
B. Prosedur Pelayanan
• Waktu 1 tahun sebelum PNS memasuki batas usia pensiun
• Waktu Pengajuan: Paling lambat 1 bulan sebelum MPP di mulai
• Pengajuan : Mengajukan permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan mengetahui Kepala Puskesmas
• Mengajukan permohonan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)
• Pegawai yang di setujui akan menerima Surat Keputusan MPP yang menyatakan pembebasan tugas namun tetap menerima hak gaji.
II. LAYANAN PENSIUN BATAS USIA PENSIUN (BUP)
A. Persyaratan
1. Surat pengantar OPD dan Nominatif dari SIPO
2. Kartu Keluarga
3. Akta Anak
4. SK CPNS
5. SK PNS
6. SK KP Terakhir
7. SK Peninjauan Masa Kerja (Jika ada)
8. SKP 1 Tahun Terakhir
9. Surat Nikah
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana /pernah dipidana
12. Surat Permohonan Yang Bersangkutan bermaterai
13. Foto terbaru 3x4 = 5 lembar kertas doff silky
14. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) unit kerja
15. Buku Tabungan Yang Bersangkutan
16. KTP ybs
17. NPWP ybs
18. Surat Keterangan Bekerja, bagi anak yang bekerja
19. Surat Keterangan Sekolah (SKS), bagi anak yang masih sekolah
Jika Pernikahan kedua:
1. Akta anak dari istri pertama
2. Surat Kematian dari istri pertama
3. Surat cerai dari istri pertama
B. Prosedur Layanan
• Waktu 1 tahun sebelum TMT BUP
• Waktu Pengajuan: 13 bulan sebelum TMT BUP
• Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Mengajukan Permohonan bermaterai Kepada Bupati.
• Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) adalahPensiun Pegawai Negeri Sipil yang diberikan karena mencapai batas usia pensiun
• Usia Pensiun BUP berbeda-beda tergantung jenis dan jenjang jabatan, mulai dari 58, 60,65, hingga 70 tahun
III. LAYANAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)
A. Persyaratan
1. Berumur minimal 50 (lima puluh) tahun, dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun
2. Surat Pengantar OPD dan Nominatif dari SIPO
3. Kartu Keluarga
4. Akta Anak
5. SK CPNS
6. SK PNS
7. SK KP Terakhir
8. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
9. Nota Dinas Kepada Bupati dan SK Penetapan PPK (BKPSDM)
10. Surat Nikah
11. Surat permohonan ybs bermeterai disertai alasan yang jelas (boleh dilengkapi dengan data dukung) dan TMT mulai Pensiun APS
12. Foto terbaru 3x4 = 5 lembar* kertas doff silky
13. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) unit kerja
14. Buku Tabungan ybs
15. KTP ybs
16. NPWP ybs
17. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Bekerja, bagi anak yang bekerja
18. Surat Keterangan Sekolah (SKS), bagi anak yang masih sekolah
Jika Pernikahan kedua:
1. Akta anak dari istri pertama
2. Surat kematian dari istri pertama
3. Surat cerai dari istri pertama
B. Prosedur Layanan
Proses pensiun atas permintaan sendiri (APS) dimulai dengan mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung, diikuti pengumpulan berkas persyaratan yang telah ditentukan, seperti fotokopi dokumen kepegawaian dan surat pernyataan. Setelah berkas lengkap, instansi akan memproses dan meneruskan usulan tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diterbitkan SK pensiun.
IV. PELAYANAN PENSIUN TIDAK CAKAPJASMANI DAN ROHANI (UZUR)
A. Persyaratan
1. Pensiun Uzur diberikan kepada PNS yang belum sehat secara Jasmani dan Rohani, setelah yang bersangkutan menjalani Cuti Sakit 1 (satu) tahun dan diperpanjang selama 6 (enam) bulan
2. Surat Uji Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan dalam hal ini RSUD dr. Iskak Tulungagung
3. TMT Pensiun Uzur adalah bulan berikutnya setelah Surat Uji Kesehatan di keluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan
4. Surat Pengantar OPD dan Nominatif dari SIPO
5. Kartu Keluarga
6. Akta Anak
7. SK CPNS
8. SK PNS
9. SK KP Terakhir
10. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
11. Surat Nikah
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/pernah dipidana
14. Surat permohonan ybs bermeterai
15. Foto terbaru 3x4 = 5 lembar* kertas doff silky
16. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) unit kerja
17. Buku Tabungan ybs
18. KTP ybs
19. NPWP ybs
20. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Bekerja, bagi anak yang bekerja
21. Surat Keterangan Sekolah (SKS), bagi anak yang masih sekolah
Jika Pernikahan kedua:
1. Akta anak dari istri pertama
2. Surat kematian dari istri pertama
3. Surat cerai dari istri pertama
B. Prosedur Layanan
1. Pengajuan Permohonan: Ajukan permohonan pensiun melalui instansi.
2. Pemeriksaan Kesehatan: Lakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tidak cakap jasmani/rohani.
3. Pengumpulan Dokumen: Siapkan dan kumpulkan semua dokumen administrasi yang diperlukan.
4. Pengajuan Usul Pensiun: Ajukan usul pensiun beserta berkas lengkap ke instansi yang berwenang.
5. Pemberhentian dan Pemberian Pensiun: Setelah usulan disetujui, akan ada keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemberian jaminan pensiun.
V. PELAYANAN PENSIUN JANDA / DUDA
A. Persyaratan
1. Surat Pengantar OPD dan Nominatif dari SIPO
2. Kartu Keluarga
3. Akta Anak
4. SK CPNS
5. SK PNS
6. SK KP Terakhir
7. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
8. SKP 1 Tahun Terakhir
9. Surat Nikah
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/pernah dipidana
12. Surat permohonan ahli waris bermeterai
13. Foto terbaru ahli waris 3x4 = 5 lembar* kertas doff silky
14. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) unit kerja
15. Buku Tabungan ybs/ahli waris
16. KTP ybs/ahli waris
17. NPWP ybs/ahli waris
18. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Bekerja, bagi anak yang bekerja
19. Surat Keterangan Sekolah (SKS), bagi anak yang masih sekolah
20. Surat Keterangan Janda/Duda (Kelurahan/Kecamatan)*
21. Surat Kematian (Kelurahan/Desa/Kecamatan)*
Jika Pernikahan kedua:
1. Akta anak dari istri pertama
2. Surat kematian dari istri pertama
3. Surat cerai dari istri pertama
B. Prosedur Layanan
Proses pensiun janda/duda memerlukan pengajuan berkas ke instansi kepegawaian terkait. Persyaratan utamanya meliputi surat permohonan, surat keterangan kematian, DPCP (Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun), dan berbagai dokumen resmi seperti akta nikah, akta kelahiran anak, dan SK terakhir PNS yang telah dilegalisir. Dokumen-dokumen ini kemudian diproses melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
VI. PELAYANAN PENSIUN TEWAS/ ANUMERTA
A. Persyaratan
1. Surat Rekomendasi Penetapan Tewas yang dikeluarkan BKN
2. Surat Keputusan Penetapan Tewas yang dikeluarkan oleh PPK
3. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan/Kecamatan
4. Surat Pengantar OPD dan Nominatif dari SIPO
5. Kartu Keluarga
6. Akta Anak
7. SK CPNS
8. SK PNS
9. SK KP Terakhir
10. SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
11. Surat Nikah
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat 1 tahun terakhir
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/pernah dipidana
14. Surat permohonan ahli waris bermeterai
15. Foto terbaru 3x4 = 5 lembar* kertas doff silky
16. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) unit kerja
17. Buku Tabungan ahli waris
18. KTP ahli waris
19. NPWP ahli waris
20. Surat Keterangan Bekerja dari Tempat Bekerja, bagi anak yang bekerja
21. Surat Keterangan Sekolah (SKS), bagi anak yang masih sekolah
Jika Pernikahan kedua:
1. Akta anak dari istri pertama
2. Surat kematian dari istri pertama
3. Surat cerai dari istri pertama
B. Prosedur Layanan
Secara umum, proses pensiun karena tewas adalah proses pengajuan pensiun Tewas/anumerta yang diperuntukkan bagi ahli waris Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
Waktu Pelayanan
- Jam Pelayanan
Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Jumat : 08.00 - 15.30 WIB
- Waktu Penyelesaian Pelayanan
Maksimal penyelesaian …….. Hari Kerja efektif, dihitung mulai berkas permohonan lengkap
Pembiayaan
Pelayanan ini tidak dikenakan biaya atau gratis.
Produk layanan
Dokumen Usulan Pensiun ke BKPSDM
Kompetensi Petugas Pelayanan
1. Menguasai komputer
2. Menguasai peraturan perundangan tentang Kepegawaian dan Pensiun
3. Berpengalaman dalam pelayanan Pensiun
Sarana dan prasarana pelayanan
Buku /Register, Lemari arsip, Map, odner, Komputer, Printer, Kertas
Mekanisme Pengaduan
1. Alur Pengaduan Lihat disini
2. Melalui web Dinkes https://dinkes.tulungagung.go.id/ atau Klik disni
3. Kantor Dinkes Tulungagung
Jalan Pahlawan No.1 Kedungwaru, WA / Call Center 082245310006 Kode Pos 66224
Kec. Kedungwaru, Kab Tulungagung
Formulir
1. Formulir
